BITUNG | Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan strategis ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyukseskan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam Rakornas tersebut, Kapolres Bitung hadir bersama Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, S.Sos, serta jajaran Pemerintah Kota Bitung dan unsur Forkopimda. Kehadiran ini mencerminkan komitmen bersama Pemerintah Kota Bitung dan Polres Bitung dalam mendukung kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran di daerah.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan menyelaraskan langkah dan kebijakan seluruh kepala daerah, unsur Forkopimda, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi program, serta menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional secara berkelanjutan.
Partisipasi aktif Kapolres Bitung dalam Rakornas tersebut menegaskan peran Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga kondusivitas kamtibmas guna mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Bitung, AKP Abdul Natip Anggai, menyampaikan bahwa Rakornas ini merupakan agenda nasional yang wajib diikuti oleh seluruh Kapolres, kepala daerah, wakil kepala daerah, serta unsur Forkopimda se-Indonesia.
“Rakornas ini wajib dihadiri karena akan ada pengarahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, khususnya terkait penguatan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional,” ujar AKP Abdul Natip Anggai.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, diharapkan sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat semakin solid, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
{ REDAKSI }
